Gugatan Suket Gibran Resmi Gugur, Hakim PTUN Tegaskan Tak Ada Upaya Hukum Lanjutan

Jakarta, 12 November 2026 – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka gugur dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Majelis hakim menegaskan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan maupun pembuktian karena dokumen yang menjadi objek sengketa telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ketua majelis hakim Rachmadi menyampaikan bahwa tidak tersedia lagi ruang pemeriksaan terhadap objek sengketa yang sudah kehilangan keberlakuan hukumnya. Majelis juga menyatakan tidak ada lagi upaya hukum terhadap perkara yang telah dinyatakan gugur tersebut. Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam polemik administrasi penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap objek sengketa telah memenuhi unsur kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, keberadaan objek sengketa menjadi persoalan utama setelah pemerintah mencabut surat keterangan yang dipermasalahkan. Dengan tidak berlakunya dokumen tersebut, pemeriksaan lanjutan dinilai tidak lagi memiliki objek yang dapat diputuskan dalam perkara yang sedang berlangsung. Hakim kemudian menyatakan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana gugur sehingga proses persidangan dihentikan. Keputusan tersebut sekaligus menutup tahapan pemeriksaan terhadap perkara yang sama di tingkat PTUN Jakarta.

Pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dilakukan Kemendikdasmen sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya membatalkan keabsahan dokumen tersebut. Pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 untuk mencabut surat keterangan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Dokumen lama tersebut tercatat dengan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan sebelumnya digunakan sebagai surat penyetaraan pendidikan dari luar negeri. Melalui keputusan pencabutan, pemerintah menyatakan bahwa surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Langkah administratif tersebut menjadi dasar penting bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan kelanjutan persidangan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat membenarkan bahwa kementeriannya telah menyerahkan surat keputusan pencabutan kepada PTUN Jakarta dalam persidangan Kamis. Menurutnya, penyerahan dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang harus dipatuhi oleh instansi pemerintah. Pihak kementerian sebelumnya juga meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan karena surat keterangan yang menjadi objek sengketa secara administratif sudah tidak berlaku. Permohonan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum pemerintah bersama dokumen pendukung yang telah diserahkan kepada pengadilan. Atip menilai keputusan pengadilan memberikan kepastian mengenai berakhirnya sengketa atas keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Sebelum putusan dibacakan, persidangan sempat mengalami penundaan sementara karena majelis hakim membutuhkan waktu untuk bermusyawarah mengenai kelanjutan perkara. Dalam sidang tersebut, pihak pemerintah menjelaskan bahwa pencabutan surat keterangan telah dilakukan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan kasasi tersebut berkaitan dengan rangkaian proses hukum yang sebelumnya diperiksa di PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Di sisi lain, Denny Indrayana selaku kuasa hukum penggugat juga mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena objek sengketa sudah dibatalkan dan dicabut. Setelah mempertimbangkan perkembangan tersebut, majelis akhirnya menyatakan perkara gugur dan menghentikan pemeriksaan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya turut memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum pencabutan surat keterangan tersebut. Yusril menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap sehingga pemerintah wajib melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, pencabutan dokumen bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari putusan pengadilan yang harus dihormati oleh pejabat pemerintahan. Ia juga berpandangan bahwa tidak tersedia lagi jalan hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan yang telah dibatalkan. Meski demikian, tim kuasa hukum Gibran melalui Rullyandi menyampaikan keberatan terhadap putusan PTUN dan mempertimbangkan kemungkinan banding, sehingga masih terdapat perbedaan pandangan mengenai ruang upaya hukum lanjutan.

Putusan PTUN Jakarta mengenai gugurnya gugatan surat keterangan Gibran menandai berakhirnya pemeriksaan perkara tersebut di tingkat pengadilan yang sedang menanganinya. Keputusan itu juga mempertegas pentingnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Meski majelis menyatakan tidak ada lagi upaya hukum terhadap gugatan yang dinyatakan gugur, pernyataan keberatan dari pihak kuasa hukum Gibran menunjukkan bahwa penafsiran mengenai konsekuensi prosedural putusan masih menjadi perhatian. Kepastian mengenai langkah hukum berikutnya akan bergantung pada ketentuan acara peradilan tata usaha negara dan keputusan pihak-pihak yang terlibat. Dengan dicabutnya surat keterangan penyetaraan pendidikan serta dihentikannya pemeriksaan gugatan, perkembangan perkara ini menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai kepastian hukum, keabsahan dokumen administrasi, dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan di Indonesia.