Kombes Bismo Dipromosikan Jadi Dirtipidter Bareskrim Polri, Berpeluang Sandang Pangkat Brigjen

Jakarta, 10 November 2026 – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Bismo Teguh Prakoso sebagai Pejabat Sementara (Ps) Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Penunjukan tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan karier Bismo karena jabatan barunya membuka peluang kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi atau jenderal bintang satu. Keputusan mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026. Surat tersebut ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Deni Dharmapala. Promosi Bismo merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 25 perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam keputusan tersebut, Bismo dipercaya menggantikan Brigjen Pol Moh Irhamni yang sebelumnya menjabat sebagai Dirtipidter Bareskrim Polri. Irhamni mendapatkan penugasan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Sementara itu, Bismo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Perpindahan tersebut menandai perubahan tanggung jawab dari penanganan tindak pidana narkotika menuju penyidikan berbagai tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan Bareskrim. Jabatan baru ini memiliki peran strategis dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam, lingkungan hidup, serta sejumlah sektor usaha yang diatur melalui ketentuan pidana khusus.

Penunjukan sebagai Dirtipidter Bareskrim menjadi mutasi ketiga yang dialami Bismo dalam kurun waktu sekitar tiga bulan terakhir. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berdasarkan surat telegram mutasi yang diterbitkan pada Agustus 2026. Selanjutnya, pada Oktober 2026, Bismo dipindahkan menjadi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Belum lama mengemban jabatan tersebut, ia kembali memperoleh penugasan baru di tingkat Mabes Polri. Rangkaian perpindahan jabatan ini menunjukkan perubahan penempatan personel yang cukup cepat dalam struktur kepolisian, khususnya pada posisi yang berkaitan langsung dengan fungsi penyidikan dan penegakan hukum.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus pembinaan karier anggota kepolisian. Menurutnya, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kemampuan, serta integritas masing-masing pejabat. Kebijakan tersebut juga bertujuan memberikan penyegaran pada sejumlah satuan kerja agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal. Polri berharap setiap pejabat yang memperoleh tanggung jawab baru mampu segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, pergantian jabatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan efektivitas pelayanan maupun penegakan hukum kepada masyarakat.

Rotasi yang melibatkan Bismo tidak hanya berlangsung di lingkungan Bareskrim Polri, tetapi juga mencakup sejumlah posisi strategis lainnya. Dua perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi, yakni Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan, turut mendapatkan penugasan baru di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Syahardiantono ditempatkan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri, sedangkan Yuda Gustawan mengemban jabatan Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Keduanya sebelumnya menjalankan penugasan di lingkungan Kantor Staf Presiden. Pergantian jabatan juga terjadi pada sejumlah posisi di Densus 88 Antiteror serta jajaran kepolisian daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Di lingkungan Bareskrim, pergantian kepemimpinan Direktorat Tindak Pidana Tertentu menjadi perhatian karena satuan tersebut menangani berbagai perkara yang membutuhkan kemampuan penyidikan khusus. Penanganan tindak pidana tertentu sering melibatkan pemeriksaan dokumen, analisis kegiatan usaha, penelusuran transaksi, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Oleh sebab itu, pimpinan direktorat dituntut mampu mengelola penyidikan secara profesional dan memastikan setiap perkara ditangani berdasarkan alat bukti yang sah. Pengalaman Bismo dalam memimpin fungsi reserse kriminal khusus dan pemberantasan narkotika menjadi bagian dari latar belakang penugasannya. Namun, keberhasilan dalam jabatan baru tetap akan bergantung pada pelaksanaan tugas, pengawasan internal, dan hasil penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui mutasi terbaru ini, Polri berharap jajaran pejabat yang memperoleh amanah baru dapat segera menjalankan tugas dan memperkuat kinerja organisasi. Para perwira yang masuk dalam daftar rotasi diminta melaksanakan penugasan sesuai ketentuan waktu yang telah ditetapkan dalam keputusan mutasi. Bagi Kombes Bismo, penunjukan sebagai Pejabat Sementara Dirtipidter Bareskrim menjadi kesempatan untuk mengemban tanggung jawab lebih besar sekaligus membuka jalan menuju pangkat jenderal bintang satu. Masyarakat akan menaruh perhatian pada langkah kepemimpinannya dalam menangani berbagai perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan Bareskrim Polri. Dengan penyegaran struktur organisasi tersebut, kepolisian diharapkan semakin mampu menghadirkan proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.