Pemerintah Tertibkan Hak Guna Usaha 11 Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan

Jakarta, 9 November 2026 – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga penghentian perpanjangan izin. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Sebelas perusahaan yang menjadi sasaran penertiban tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan untuk kegiatan perkebunan dan usaha lainnya.

Nusron menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki latar belakang kepemilikan yang beragam, termasuk keterlibatan investor asing. Berdasarkan penelusuran terhadap penerima manfaat akhir atau beneficial ownership, sebagian perusahaan diketahui memiliki pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula investor dalam negeri yang identitasnya belum diumumkan secara terbuka. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan administratif dilakukan berdasarkan kondisi lahan dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan, bukan berdasarkan asal negara pemegang saham. Setiap perusahaan akan mendapatkan penanganan sesuai tingkat pelanggaran serta status hak atas tanah yang dimilikinya.

Dalam hasil evaluasi, pemerintah membagi penanganan terhadap sebelas perusahaan tersebut menjadi lima kelompok. Kelompok pertama terdiri atas PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiga perusahaan tersebut menghadapi pencabutan seluruh HGU dengan luas masing-masing sekitar 4.000 hektare, 11.558 hektare, serta dua bidang lahan seluas 5.355 hektare dan 2.360 hektare. Keputusan tersebut mempertimbangkan kebakaran yang terjadi berulang kali, luas lahan terbakar yang melebihi separuh wilayah konsesi, serta ketidaksesuaian fasilitas pencegahan kebakaran. Pemerintah menilai perusahaan pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana mitigasi dan menjaga wilayah usahanya dari kerusakan lingkungan.

Pada kelompok kedua, pemerintah memutuskan tidak memperpanjang maupun memperbarui HGU sebuah perusahaan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang memiliki lahan sekitar 2.300 hektare. Hak atas tanah perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020 sehingga pemerintah memastikan penguasaan lahannya akan ditertibkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kelompok ketiga mencakup PT ANI di Kabupaten Landak, PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER di Kabupaten Ketapang. Ketiga perusahaan tersebut memiliki izin usaha perkebunan, tetapi HGU mereka belum diterbitkan. Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengevaluasi izin usaha perkebunan yang telah dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut.

Penanganan berbeda diterapkan terhadap PT SAE yang beroperasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare. Pemerintah menetapkan pencabutan sebagian HGU karena area yang mengalami kebakaran tidak mencapai 50 persen dari keseluruhan wilayah konsesi. Meski demikian, evaluasi menemukan persoalan terkait kesiapan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Adapun tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS, masih menjalani pemeriksaan lanjutan untuk menentukan besaran lahan yang akan dikenai tindakan administratif. Tim pemerintah melakukan inspeksi fisik dan pengukuran lapangan agar keputusan pencabutan sebagian maupun seluruh HGU memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap hak atas tanah harus mengikuti prosedur administrasi pemerintahan dan ketentuan pertanahan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan melalui sejumlah tahapan, termasuk pengkajian awal, penelitian dokumen, pemeriksaan lapangan, pembahasan hasil evaluasi, serta penyusunan rekomendasi akhir. Kementerian ATR/BPN menggunakan sejumlah regulasi sebagai dasar penanganan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan ketentuan mengenai pembatalan hak atas tanah yang terdampak kebakaran. Pemerintah juga menyiapkan surat keputusan sebagai dasar administratif untuk melaksanakan penertiban terhadap perusahaan yang telah selesai dievaluasi. Nusron menyatakan bahwa data hasil pemeriksaan telah disampaikan dan proses berikutnya adalah penyusunan dokumen keputusan yang akan diumumkan secara resmi.

Penertiban HGU terhadap sebelas perusahaan tersebut menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat pertanggungjawaban korporasi atas pengelolaan lahan dan pencegahan kebakaran hutan. Karhutla selama ini menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah berharap tindakan administratif dapat mendorong perusahaan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Selain penertiban perizinan, proses penegakan hukum tetap diperlukan apabila ditemukan bukti tindak pidana yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ke depan, pengawasan terhadap kawasan perkebunan dan konsesi lahan diharapkan semakin ketat agar kejadian kebakaran berulang dapat dicegah serta kerusakan lingkungan tidak terus meluas.