newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 12 September 2026 – Wakil Ketua MPR RI mendorong pemerintah memperkuat kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi masyarakat, terutama peserta didik. Penguatan dua kemampuan dasar tersebut dinilai tidak dapat dilakukan melalui program jangka pendek yang berubah mengikuti pergantian kebijakan pendidikan. Literasi dan numerasi merupakan fondasi yang menentukan kemampuan anak memahami informasi, memecahkan persoalan, serta mengikuti pembelajaran pada berbagai bidang. Karena itu, kebijakan yang diterapkan perlu memiliki arah jangka panjang, indikator pencapaian yang jelas, dan evaluasi secara berkala. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memastikan pelaksanaannya menjangkau sekolah dengan kondisi serta fasilitas yang berbeda. Konsistensi menjadi penting agar peningkatan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata.
Kemampuan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis secara teknis. Peserta didik juga perlu mampu memahami isi bacaan, menemukan informasi penting, membandingkan berbagai gagasan, serta menarik kesimpulan berdasarkan materi yang dipelajari. Kemampuan tersebut semakin penting ketika anak-anak menghadapi arus informasi digital dalam jumlah sangat besar. Mereka perlu membedakan informasi yang dapat dipercaya dengan konten yang menyesatkan atau tidak memiliki dasar yang kuat. Sekolah memiliki peran strategis membentuk kebiasaan membaca sekaligus mengajarkan cara memahami informasi secara kritis. Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dibutuhkan untuk memperkuat budaya literasi di luar ruang kelas.
Numerasi memiliki fungsi yang sama penting karena berkaitan dengan kemampuan menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Anak tidak cukup hanya menghafal rumus atau mampu menyelesaikan soal berdasarkan pola tertentu. Mereka perlu memahami angka, membaca data, memperkirakan besaran, serta menggunakan penalaran untuk mengambil keputusan. Kemampuan numerasi dapat diterapkan ketika seseorang mengelola uang, memahami persentase, membaca grafik, menghitung waktu, maupun membandingkan berbagai pilihan. Pembelajaran karena itu perlu memberikan konteks yang dekat dengan kehidupan siswa. Pendekatan tersebut membuat matematika tidak hanya dipandang sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai keterampilan praktis yang digunakan sepanjang kehidupan.
Wakil Ketua MPR menilai kesinambungan kebijakan menjadi salah satu kunci agar program peningkatan literasi dan numerasi memberikan hasil nyata. Perubahan metode maupun program yang terlalu sering dapat membuat sekolah membutuhkan waktu berulang kali untuk melakukan penyesuaian. Guru harus mempelajari pedoman baru, sementara sekolah juga perlu mengubah perencanaan dan perangkat pembelajaran. Inovasi tetap diperlukan, tetapi setiap perubahan sebaiknya didasarkan pada evaluasi yang terukur. Program yang terbukti efektif dapat diteruskan dan diperluas, sedangkan bagian yang belum memberikan hasil dapat diperbaiki. Dengan cara tersebut, pembaruan kebijakan tidak menghilangkan praktik baik yang telah dibangun sebelumnya.
Guru menjadi unsur utama dalam penerapan kebijakan literasi dan numerasi di sekolah. Peningkatan kompetensi pendidik perlu dilakukan secara konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di ruang kelas. Pelatihan tidak cukup berhenti pada penyampaian teori, tetapi harus membantu guru mengembangkan metode yang dapat langsung diterapkan kepada siswa. Pendampingan setelah pelatihan juga penting agar guru memiliki ruang berkonsultasi ketika menghadapi kendala. Komunitas belajar antarguru dapat dimanfaatkan untuk berbagi materi dan pengalaman mengenai pendekatan yang efektif. Investasi pada kualitas guru akan memberikan dampak langsung terhadap kemampuan peserta didik.
Ketersediaan bahan bacaan menjadi persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian. Sekolah di kota besar mungkin memiliki akses terhadap perpustakaan, buku, dan sumber digital yang lebih beragam dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Ketimpangan tersebut dapat memengaruhi kesempatan anak membangun kebiasaan membaca sejak dini. Pemerintah perlu memastikan buku berkualitas tersedia dengan jumlah yang mencukupi dan sesuai tingkat kemampuan siswa. Perpustakaan sekolah juga harus menjadi ruang yang aktif digunakan, bukan hanya tempat penyimpanan buku. Teknologi digital dapat membantu memperluas akses, tetapi tetap membutuhkan perangkat dan jaringan internet yang memadai.
Penguatan literasi dan numerasi juga harus mempertimbangkan kemampuan setiap siswa yang berbeda. Dalam satu kelas dapat terdapat anak yang sudah mampu memahami bacaan kompleks, sementara siswa lain masih membutuhkan bantuan pada kemampuan dasar. Guru perlu memiliki informasi mengenai perkembangan masing-masing peserta didik agar pembelajaran dapat disesuaikan. Asesmen dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan tersebut tanpa menjadikannya sekadar alat menentukan peringkat. Hasil pengukuran seharusnya menjadi dasar memberikan intervensi kepada siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Semakin cepat kesulitan ditemukan, semakin besar peluang untuk mencegah ketertinggalan berlangsung hingga jenjang berikutnya.
Peran keluarga tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kemampuan dasar anak. Kebiasaan membaca dapat tumbuh lebih kuat ketika anak melihat aktivitas tersebut juga dilakukan di rumah. Orang tua dapat mengajak anak berdiskusi mengenai buku, berita, maupun pengalaman sehari-hari untuk melatih kemampuan memahami dan menyampaikan gagasan. Numerasi juga dapat diperkenalkan melalui aktivitas sederhana seperti menghitung pengeluaran, mengukur bahan makanan, atau membaca waktu perjalanan. Pendekatan tersebut tidak membutuhkan fasilitas mahal dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah dapat memberikan panduan sederhana kepada orang tua agar dukungan di rumah selaras dengan proses pembelajaran.
Evaluasi kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran pendidikan menghasilkan peningkatan kemampuan siswa. Pemerintah membutuhkan data yang dapat menunjukkan perkembangan literasi dan numerasi dari waktu ke waktu, termasuk kesenjangan antardaerah dan kelompok masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar. Evaluasi juga perlu melihat faktor yang memengaruhi hasil, mulai dari kompetensi guru, ketersediaan buku, kondisi sekolah, hingga lingkungan keluarga. Dengan pendekatan berbasis data, intervensi dapat dibuat lebih tepat sasaran. Kebijakan pendidikan tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah program yang dilaksanakan, tetapi berdasarkan perubahan yang benar-benar terjadi pada kemampuan peserta didik.
Dorongan Wakil Ketua MPR terhadap kebijakan berkelanjutan pada akhirnya menempatkan literasi dan numerasi sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemampuan membaca secara kritis dan menggunakan angka dalam pemecahan masalah akan memengaruhi kesiapan generasi muda menghadapi pendidikan lanjutan maupun dunia kerja. Upaya tersebut membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan, dukungan anggaran, peningkatan kompetensi guru, pemerataan bahan belajar, serta keterlibatan keluarga. Program yang telah menunjukkan hasil positif perlu dijaga agar tidak berhenti hanya karena perubahan prioritas. Pada saat yang sama, evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan kebijakan terus menyesuaikan perkembangan kebutuhan peserta didik. Dengan pendekatan yang konsisten dan terukur, peningkatan literasi dan numerasi diharapkan menjadi fondasi bagi pendidikan Indonesia yang semakin berkualitas dan merata.
