Jakarta, 29 Juli 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjalin komunikasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait peluang penggunaan hidrogen untuk mendukung operasional Transjakarta. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari sumber energi yang lebih bersih bagi transportasi publik di ibu kota sekaligus menekan emisi dari sektor kendaraan. Hidrogen dinilai memiliki potensi untuk digunakan pada kendaraan berbasis sel bahan bakar apabila didukung pasokan energi, infrastruktur pengisian, armada, dan standar keselamatan yang memadai. Komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan karena penerapan teknologi tersebut berkaitan dengan kebijakan energi nasional serta pengembangan ekosistem pendukung. Rencana ini juga memperlihatkan bahwa transformasi armada transportasi Jakarta dapat berkembang melalui lebih dari satu teknologi rendah emisi.
Transjakarta memiliki posisi strategis dalam agenda tersebut karena mengoperasikan jaringan transportasi bus dengan jangkauan luas dan melayani mobilitas masyarakat setiap hari. Perubahan teknologi pada armada dalam jumlah besar dapat memberikan dampak terhadap konsumsi energi sekaligus kualitas udara apabila dilakukan secara bertahap dan terencana. Selama ini, elektrifikasi menjadi salah satu arah pengembangan transportasi publik, sementara hidrogen membuka alternatif teknologi untuk kebutuhan operasional tertentu. Pemerintah perlu melihat karakter rute, jarak perjalanan, kebutuhan energi, kapasitas kendaraan, dan waktu pengisian sebelum menentukan jenis armada yang paling sesuai. Dengan demikian, pemilihan teknologi tidak hanya didasarkan pada tren, tetapi pada kebutuhan operasional sebenarnya.
Kendaraan berbasis hidrogen umumnya menggunakan sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik yang kemudian menggerakkan motor kendaraan. Pada kendaraan fuel cell, hidrogen bereaksi secara elektrokimia untuk menghasilkan energi dengan air sebagai salah satu hasil utama dari proses tersebut. Namun, manfaat lingkungan secara keseluruhan sangat bergantung pada bagaimana hidrogen diproduksi. Apabila produksi masih menggunakan energi dengan emisi karbon tinggi, keuntungan terhadap lingkungan dapat berkurang dibandingkan hidrogen yang dihasilkan menggunakan sumber energi rendah karbon. Karena itu, pembahasan mengenai bus hidrogen perlu mencakup seluruh rantai energi mulai dari produksi, distribusi, penyimpanan, hingga penggunaan pada armada.
Komunikasi Pramono dengan Bahlil menjadi relevan karena pembangunan ekosistem hidrogen tidak dapat dilakukan operator transportasi secara sendiri. Infrastruktur produksi dan distribusi membutuhkan investasi serta koordinasi dengan sektor energi, sementara stasiun pengisian harus ditempatkan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional armada. Depo Transjakarta berpotensi menjadi bagian penting apabila nantinya teknologi tersebut diterapkan karena kendaraan membutuhkan lokasi pengisian yang aman dan mudah dijangkau. Standar penyimpanan hidrogen juga harus diperhatikan mengingat karakter bahan bakar tersebut membutuhkan perangkat dan prosedur khusus. Kesiapan tenaga teknis menjadi bagian lain yang perlu dibangun sebelum armada digunakan secara luas.
Dari sisi operasional, teknologi hidrogen dapat dipertimbangkan untuk rute yang membutuhkan jangkauan perjalanan panjang dan pola operasi intensif. Namun, keputusan penerapannya tetap harus dibandingkan dengan teknologi lain, termasuk bus listrik berbasis baterai yang sudah berkembang. Biaya pengadaan kendaraan, kebutuhan infrastruktur, harga energi, efisiensi, pemeliharaan, dan usia pakai menjadi sejumlah faktor yang perlu dihitung. Pemerintah juga perlu melihat total biaya kepemilikan selama kendaraan beroperasi, bukan hanya harga pembelian awal. Kajian tersebut akan menentukan apakah hidrogen dapat menjadi pilihan kompetitif untuk sebagian kebutuhan armada Transjakarta.
Aspek keselamatan akan menjadi perhatian utama apabila rencana penggunaan hidrogen memasuki tahap implementasi. Infrastruktur pengisian, penyimpanan, kendaraan, dan prosedur pemeliharaan harus memenuhi standar teknis yang ketat. Pengemudi, mekanik, petugas depo, hingga personel keadaan darurat membutuhkan pelatihan untuk memahami karakter sistem yang digunakan. Pengujian dalam skala terbatas dapat menjadi langkah untuk mengevaluasi performa kendaraan dan kesiapan operasional sebelum jumlah armada diperbesar. Data dari tahap awal juga dapat digunakan untuk mengetahui konsumsi energi, keandalan kendaraan, kebutuhan pemeliharaan, dan biaya aktual selama pelayanan.
Pengembangan hidrogen tidak berarti Jakarta harus memilih satu teknologi untuk seluruh armada transportasi publik. Kebutuhan setiap koridor dapat berbeda sehingga kombinasi beberapa teknologi dapat dipertimbangkan berdasarkan karakter pelayanan. Bus listrik baterai dapat digunakan pada rute yang sesuai dengan kemampuan pengisian dan jangkauan, sementara teknologi lain dapat dievaluasi untuk kebutuhan yang berbeda. Pendekatan tersebut memungkinkan transformasi dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu pelayanan kepada penumpang. Target akhirnya tetap sama, yakni menyediakan transportasi publik yang efisien sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari mobilitas perkotaan.
Komunikasi Pramono Anung dengan Bahlil Lahadalia mengenai peluang penggunaan hidrogen untuk Transjakarta pada akhirnya membuka pembahasan lebih luas mengenai masa depan energi transportasi publik Jakarta. Potensi teknologi tersebut perlu diterjemahkan melalui kajian teknis, ekonomi, lingkungan, keselamatan, serta kesiapan infrastruktur sebelum diterapkan dalam skala besar. Kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, operator transportasi, sektor energi, dan industri menjadi penting untuk membangun rantai pasok yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Apabila hasil kajian menunjukkan manfaat yang kompetitif, hidrogen dapat menjadi salah satu pilihan dalam diversifikasi armada rendah emisi Jakarta. Langkah tersebut diharapkan mendukung transportasi publik yang semakin modern sekaligus memperkuat upaya meningkatkan kualitas lingkungan bagi masyarakat ibu kota.





