newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 14 Mei 2026 – Seorang anggota DPRD Jember menjadi sorotan publik setelah terekam bermain game dan merokok saat rapat berlangsung. Video dan foto terkait kejadian tersebut ramai beredar di media sosial dan memicu berbagai reaksi masyarakat yang menilai tindakan itu tidak mencerminkan etika sebagai wakil rakyat dalam forum resmi pemerintahan.
Setelah viral dan menuai kritik publik, anggota DPRD tersebut mengakui kesalahannya dan menyebut tindakannya sebagai bentuk kekhilafan. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pimpinan dewan, serta pihak-pihak yang merasa kecewa atas perilakunya selama rapat berlangsung.
Peristiwa tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap etika dan kedisiplinan pejabat publik saat menjalankan tugas resmi. Banyak masyarakat menilai rapat dewan merupakan forum penting yang membahas kepentingan masyarakat sehingga seluruh peserta seharusnya menunjukkan sikap profesional dan fokus selama kegiatan berlangsung.
Video yang beredar memperlihatkan anggota dewan tersebut diduga sedang memainkan permainan di telepon genggam sambil merokok di tengah jalannya rapat. Aksi itu kemudian menjadi bahan perbincangan luas di media sosial dan memicu kritik dari warganet yang menilai perilaku tersebut tidak pantas dilakukan dalam ruang sidang resmi.
Pengamat politik daerah menilai sorotan publik terhadap perilaku pejabat kini semakin tinggi karena perkembangan teknologi dan media sosial membuat aktivitas dalam forum resmi mudah tersebar luas. Karena itu, pejabat publik dituntut lebih berhati-hati dalam menjaga sikap dan perilaku di ruang publik maupun kegiatan pemerintahan.
Di sisi lain, sejumlah pihak meminta kejadian tersebut dijadikan bahan evaluasi internal mengenai tata tertib dan etika dalam rapat dewan. Penerapan aturan yang lebih tegas dinilai penting untuk menjaga wibawa lembaga legislatif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan daerah.
Fenomena penggunaan ponsel dan aktivitas pribadi saat rapat resmi sebenarnya bukan pertama kali terjadi di berbagai lembaga pemerintahan. Namun masyarakat kini semakin kritis terhadap perilaku pejabat yang dianggap tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Meski telah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku khilaf, kasus tersebut tetap menjadi pengingat penting mengenai tuntutan profesionalisme pejabat publik di era keterbukaan informasi. Banyak pihak berharap seluruh anggota dewan dapat lebih menjaga etika dan fokus dalam menjalankan tugas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
