Pemerintah Kerahkan 64 Pesawat dan 54.394 Personel untuk Percepat Penanganan Karhutla

Jakarta, 20 September 2026 – Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pengerahan dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Operasi dalam skala besar tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2026. Armada udara terutama digunakan untuk melakukan water bombing pada kawasan yang sulit dijangkau tim darat. Pemerintah menyatakan perlindungan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dalam operasi penanganan karhutla.

Dari 64 pesawat yang telah dikerahkan, sebanyak 55 pesawat berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan sembilan pesawat lainnya berasal dari TNI. Armada tersebut ditempatkan untuk mendukung pemadaman dari udara sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Operasi udara menjadi penting terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan luas atau lokasi yang memiliki akses darat terbatas. Pesawat melakukan penyiraman dari udara secara berulang untuk menekan titik api dan mencegah penjalarannya. Langkah tersebut dipadukan dengan pemadaman langsung oleh personel yang berada di permukaan.

Sementara itu, 54.394 personel yang diterjunkan berasal dari berbagai unsur. Mereka meliputi personel TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan pengerahan terbesar, yakni 14.759 personel. Riau dan Kepulauan Riau melibatkan 14.382 personel, sedangkan Sumatera Selatan diperkuat 11.026 personel. Ribuan personel lainnya ditempatkan di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Di Jambi, sebanyak 5.984 personel terlibat dalam operasi, sementara Kalimantan Tengah diperkuat 4.686 personel dan Kalimantan Selatan sebanyak 3.557 personel. Pembagian kekuatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kebakaran dan kebutuhan masing-masing wilayah. Personel bertugas melakukan pemadaman, patroli, pengawasan titik api hingga mencegah kebakaran menjalar ke kawasan lain. Koordinasi antara operasi udara dan darat terus dilakukan agar penanganan dapat berlangsung lebih efektif. Perubahan kondisi lapangan juga menjadi dasar penyesuaian pengerahan sumber daya.

Teddy menyebut luas wilayah dan karakter lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan. Kebakaran di lahan gambut dapat sulit dipadamkan karena api berpotensi bertahan di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan waktu lebih lama serta pemantauan berkelanjutan. Titik yang terlihat tidak lagi mengeluarkan api juga tetap harus diawasi untuk mengantisipasi munculnya kebakaran kembali. Pemerintah karena itu melanjutkan operasi darat dan udara selama kondisi karhutla masih membutuhkan penanganan.

Ancaman kebakaran juga masih terlihat dari keberadaan titik panas yang terdeteksi di berbagai wilayah. Hingga Sabtu (19/9/2026) pukul 23.59 WIB, tercatat 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional berdasarkan pemantauan Sistem Monitoring Karhutla. Data tersebut berasal dari pengamatan sejumlah satelit dan digunakan sebagai salah satu indikator untuk memantau perkembangan potensi kebakaran. Informasi mengenai titik panas membantu petugas menentukan wilayah yang memerlukan pemeriksaan maupun penanganan lebih lanjut. Namun, kondisi lapangan tetap perlu diverifikasi karena titik panas merupakan indikator termal dan tidak selalu identik dengan kebakaran aktif.

Pengerahan puluhan pesawat dan puluhan ribu personel menunjukkan besarnya operasi yang dijalankan pemerintah dalam menghadapi karhutla. Fokus penanganan diarahkan pada pemadaman titik api, pencegahan perluasan kebakaran, pengurangan dampak asap, dan perlindungan masyarakat di kawasan terdampak. Pemerintah juga harus mempertahankan pemantauan setelah api berhasil dikendalikan karena karakter lahan tertentu memungkinkan kebakaran kembali muncul. Koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting karena operasi berlangsung di beberapa provinsi secara bersamaan. Selama ancaman karhutla masih berlangsung, kekuatan darat dan udara akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi di masing-masing daerah.