🛑 Kudeta Tanpa Senjata: Pemerintahan Sipil Thailand Digulingkan Lewat Jalur Konstitusional
Thailand kembali menjadi sorotan dunia setelah militer secara efektif mengambil alih kekuasaan, bukan lewat tank dan tembakan, tapi melalui mekanisme hukum dan tekanan politik yang terstruktur, dalam apa yang disebut analis sebagai “kudeta dingin.”
Perdana Menteri terpilih dari Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, dinyatakan tidak layak menjabat oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar “pelanggaran royal charter,” memicu gelombang kritik internasional dan aksi protes di Bangkok.
⚖️ Kronologi Kudeta Dingin
-
Juni 2025: Parlemen dan militer bersitegang soal kebijakan reformasi monarki dan UU lese majeste
-
4 Juli 2025: Mahkamah Konstitusi memutuskan PM tidak memenuhi syarat karena memiliki “konflik kepentingan” dalam kepemilikan media
-
5–9 Juli: Presiden parlemen dari militer menunjuk pemerintahan interim dengan dominasi jenderal aktif dan mantan tokoh junta
-
10 Juli: Pemerintah sipil resmi dibubarkan dan digantikan kabinet “transisi untuk stabilitas nasional”
đź“Ł Reaksi Dalam Negeri
-
Demonstrasi besar-besaran pecah di distrik Pathum Wan, Bangkok, dengan lebih dari 50.000 orang turun ke jalan
-
Polisi dan tentara menahan lebih dari 200 aktivis, termasuk pemimpin mahasiswa dan jurnalis independen
-
Pemerintah menetapkan jam malam dan pembatasan media sosial, serta membatasi akses internet di beberapa provinsi
🌍 Reaksi Internasional
-
ASEAN tidak mengeluarkan kecaman resmi, namun Singapura dan Indonesia menyatakan “keprihatinan serius”
-
Amerika Serikat dan Uni Eropa mengecam keras penggulingan pemerintahan sah dan mempertimbangkan sanksi diplomatik
-
Cina menyatakan dukungan terhadap stabilitas Thailand, dan menyebut peristiwa ini sebagai “urusan internal”
đź“Š Dampak Ekonomi dan Sosial
-
Bursa Saham Thailand anjlok 9% dalam dua hari
-
Investor asing menunda proyek-proyek besar, termasuk infrastruktur AI dan energi bersih
-
Industri pariwisata Thailand yang mulai pulih pasca-COVID kembali terpukul karena peringatan perjalanan dari 14 negara
🔎 Analisis Politik
-
Kudeta dingin menunjukkan evolusi teknik otoritarianisme modern: tak perlu senjata, cukup menguasai lembaga hukum dan konstitusi
-
Kejatuhan Move Forward dianggap sebagai pembalasan elite militer terhadap kekuatan sipil progresif yang mendobrak tatanan lama
-
Masa depan demokrasi Thailand kini berada di titik nadir—antara kembali ke kontrol militer atau munculnya gelombang reformasi yang lebih luas
đź“Ś Kesimpulan
Kudeta Thailand 2025 menjadi pengingat bahwa demokrasi bisa runtuh bukan dengan kekerasan, tapi lewat hukum yang dimanipulasi. Dunia harus lebih jeli terhadap bentuk baru otoritarianisme konstitusional yang kini berkembang di berbagai belahan dunia. Dan bagi rakyat Thailand, perjuangan belum berakhir—hanya berubah medan.