Mahkamah Agung Gelar Pelatihan Juru Bicara dan Pengelola Media Sosial bagi Seluruh Pengadilan Se‑Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melalui Biro Hukum dan Humas menyelenggarakan pelatihan juru bicara (jubir) dan pengelola media sosial secara daring bagi seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan se‑Indonesia. Pelatihan ini digelar pada 29 Juli 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat strategi komunikasi publik lembaga peradilan.Mahkamah Agung

🎯 Tujuan & Peserta Kegiatan

Pelatihan ditujukan kepada:

Tujuannya memperkuat kapabilitas kelembagaan dalam membentuk narasi yang transparan, kredibel, dan informatif secara konsisten, bukan hanya saat terjadi krisis.Mahkamah Agung+4Mahkamah Agung+4dandapala.com+4

🎤 Materi Pelatihan & Narasumber

Pelatihan menghadirkan narasumber kompeten, antara lain:

📈 Manfaat & Implikasi

Menurut Prof. Yanto, kepercayaan publik tidak dibangun lewat retorika, melainkan melalui transparansi dan konsistensi informasi. Media sosial disebut sebagai alat legitimasi publik yang sangat berpengaruh — dikelola dengan bijak, ia bisa memperkuat lembaga; jika keliru dikelola, justru bisa merusak kredibilitas.Mahkamah Agung

Pelatihan ini menghadirkan pendekatan aplikasi secara interaktif, praktis, dan kontekstual bagi komunikasi kelembagaan yang profesional dan akuntabel.Mahkamah Agung


✅ Ringkasan

Aspek Keterangan
Tanggal Pelatihan 29 Juli 2025
Pelaksana Mahkamah Agung RI (Biro Hukum & Humas)
Peserta Jubir, humas, pengelola media sosial, serta pejabat pengadilan (banding & tingkat pertama)
Materi Strategi komunikasi publik, pengelolaan media sosial, teknik siaran pers
Tujuan Meningkatkan transparansi, integritas, dan kepercayaan publik melalui komunikasi digital

✨ Kesimpulan

Pelatihan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam membangun sistem komunikasi publik yang lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika digital. Dengan menempatkan juru bicara dan media sosial sebagai garda depan lembaga, MA berharap dapat membangun reputasi kelembagaan yang kuat, terbuka, dan tepercaya di mata masyarakat.