Sekjen PBB Peringatkan Kekerasan dan Perluasan Permukiman Israel di Tepi Barat Picu Risiko Pembersihan Etnis

Jakarta, 23 September 2026 – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekerasan, pengusiran warga Palestina, dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki semakin merusak prospek perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikan Guterres saat membuka Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York pada Selasa, 22 September 2026. Ia mengatakan perkembangan yang berlangsung di wilayah pendudukan telah menimbulkan apa yang disebutnya sebagai bayang-bayang atau risiko pembersihan etnis. Guterres juga menyoroti meningkatnya kekerasan oleh pemukim serta tindakan yang mendorong perpindahan warga Palestina dari tempat tinggal mereka. Menurutnya, situasi tersebut semakin menjauhkan Israel dan Palestina dari kemungkinan penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.

Guterres menempatkan perkembangan di Tepi Barat sebagai salah satu persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Ia menilai perluasan permukiman Israel terus mengubah kondisi di lapangan dan mempersempit kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berkelanjutan serta memiliki wilayah yang saling terhubung. Beberapa hari sebelumnya, Guterres juga memperingatkan adanya proses yang disebutnya sebagai tekanan aneksasi di Tepi Barat. Ia menyoroti kekerasan pemukim, termasuk tindakan yang dalam sejumlah kasus berlangsung dengan dukungan aparat keamanan Israel. Sekjen PBB mendesak agar langkah-langkah yang dapat mengarah pada aneksasi maupun pemindahan paksa penduduk dihentikan.

Kekhawatiran tersebut turut diperkuat oleh laporan Kantor HAM PBB mengenai situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Dalam laporan yang diterbitkan pada Februari 2026, lembaga tersebut menyatakan serangan yang semakin intensif dan pemindahan paksa menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pembersihan etnis di Gaza dan Tepi Barat. PBB menilai berbagai tindakan yang mendorong perpindahan permanen warga Palestina berpotensi mengubah kondisi demografis wilayah tersebut. Guterres sebelumnya juga menegaskan bahwa pemindahan paksa penduduk Palestina dari bagian mana pun di wilayah Palestina yang diduduki tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional. Ia secara tegas menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk pembersihan etnis.

Situasi di Tepi Barat semakin mendapat perhatian setelah laporan PBB pada September menyatakan pasukan Israel telah memaksa seluruh penduduk Palestina meninggalkan tiga kamp pengungsi di Jenin, Nur Shams, dan Tulkarm dalam operasi yang dimulai pada awal 2025. Menurut laporan tersebut, warga masih dicegah kembali ke tempat tinggal mereka, sementara sebagian besar bangunan di ketiga kamp mengalami kerusakan atau kehancuran. PBB menyebut tindakan itu sebagai pemindahan paksa yang melanggar hukum internasional. Kerusakan juga dilaporkan terjadi terhadap jalan, jaringan air dan listrik, serta berbagai infrastruktur lainnya. Kondisi tersebut memperbesar kekhawatiran mengenai kemampuan warga Palestina untuk kembali dan menjalani kehidupan secara normal di wilayah asal mereka.

Persoalan permukiman menjadi bagian penting dalam peringatan Guterres karena PBB memandang keberadaan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum. Pada Februari 2026, Sekjen PBB kembali menyatakan bahwa permukiman dan infrastruktur terkait merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Guterres juga memperingatkan berbagai kebijakan yang mengubah pengelolaan wilayah dapat semakin melemahkan peluang penyelesaian dua negara. Dari perspektif PBB, keberlanjutan negara Palestina membutuhkan wilayah yang terhubung dan tidak terfragmentasi oleh ekspansi permukiman. Karena itu, penghentian langkah yang memperkuat aneksasi menjadi salah satu tuntutan yang berulang kali disampaikan organisasi tersebut.

Laporan HAM PBB sebelumnya mencatat lebih dari 36.000 warga Palestina telah mengalami pengungsian di Tepi Barat yang diduduki dalam skala yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan itu menyatakan pemindahan tersebut, bersamaan dengan pengungsian besar-besaran di Gaza, menimbulkan kekhawatiran mengenai kebijakan yang dapat mengarah pada perpindahan permanen penduduk Palestina. PBB juga menyoroti kegagalan sistematis untuk mencegah atau menghukum serangan pemukim sebagai salah satu faktor yang memperburuk lingkungan kekerasan dan tekanan terhadap masyarakat Palestina. Israel, di sisi lain, selama ini menyatakan sejumlah tindakan keamanan di Tepi Barat diperlukan untuk menghadapi ancaman dan serangan terhadap warga maupun pasukannya. Perbedaan tajam mengenai status wilayah, keamanan, permukiman, dan pembentukan negara Palestina tetap menjadi inti perselisihan yang belum terselesaikan.

Peringatan Guterres di Sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali dorongan organisasi tersebut agar masyarakat internasional menjaga peluang penyelesaian konflik melalui solusi dua negara. Sekjen PBB meminta tindakan yang mendorong aneksasi, pemindahan paksa, dan perluasan permukiman dihentikan agar ruang bagi proses politik tidak semakin menyempit. Ia juga menekankan perlunya penghormatan terhadap hukum internasional serta perlindungan terhadap warga sipil di seluruh wilayah konflik. Perkembangan di Tepi Barat kini menjadi perhatian bersamaan dengan situasi Gaza dan dinamika keamanan yang lebih luas di Timur Tengah. Bagi PBB, tanpa perubahan kondisi di lapangan dan dimulainya kembali proses politik yang kredibel, peluang mencapai perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina akan semakin sulit dipertahankan.